Tak Masalah Syarat Pendirian Parpol Diperberat

Kompas CyberMedia : Rabu, 05 Desember 2007 - 22:58 wib 

JAKARTA, KCM--Pengamat politik Arbi Sanit menilai pemberlakuan persyaratan yang berat bagi semua pihak yang akan membentuk partai politik bukan merupakan masalah.

"Persyaratan bikin partai tidak apa-apa diperberat," ujar pengamat politik Arbi Sanit saat ditemui usai acara diksusi yang digelar oleh Indonesian Democracy Monitor (INDEMO) bertajuk Legalitas Partai Politik Peserta Pemilu di Gedung INDEMO Jalan Lautze, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (5/12) petang.

Menurut Arbi, yang terpenting bagi bangsa saat ini bukanlah membuat partai melainkan menyederhanakan sistem politik. "Untuk apa partai banyak kalau tidak bisa membuat pemerintahan," kata Arbi.

Alih-alih tidak menolak berdirinya partai, ia menyarankan partai-partai harus berkoalisi agar menjadi partai yang kuat dengan electoral threeshold atau batas minimal perolehan dukungan suara 45 persen.

Koalisi partai-partai ini harus didasarkan kontrak tertulis. Kontrak ini akan memuat platform, pembagian kekuasaan, prioritas program, dan strategi perjuangan. "Kalau ada yang melanggar ada sanksi, bisa pengadilan, denda, dan macam-macam," demikian Arbi.

Lebih lanjut, Arbi berpendapat seharusnya presiden yang terpilih mendatang harus didukung oleh partai yang kuat agar menciptakan sistem presidensial yang baik.

Arbi Sanit sebelumnya tampil sebagi pembicara bersama mantan anggota KPU Mulyana W Kusumah, Sekjen DPP Partai Bintang Reformasi (PBR) Burzah Zarnubi, dan salah satu ketua Partai Hanura Samuel Koto.

Menurut Arbi ada tiga permasalahan partai politik di Indoneia, yakni ideologi yang tidak jelas, tidak ada hirarki atau leadership, dan tidak ada pengaderan."Seharusnya partai mendidik orang-orang yang berminat masuk dalam partai," kata Arbi.

Sementara itu mantan demonstran yang kini menjadi Ketua INDEMO, Hariman Siregar, yang menghadiriacara tersebut, melihat banyaknya partai di Indonesia tetapi belum ada satu pun yang kuat sebagai penyebab yang akan memperlama masa transisi.

Untuk mencegah hal tersebut, Hariman berpendapat ada dua hal yang bisa dilakukan masyarakat yakni membuat popular movement dengan cara membuat agenda isu bersama dan people power.(div)